Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto : Hendra/mr

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok sudah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga sudah ditandatangani. Meski secara infrastruktur sudah siap, namun terkait mentalitas penyelenggara Pilkada harus dipersiapkan lebih mendalam lagi, termasuk soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami nilai secara umum Kota Depok siap untuk menyelenggarakan Pilkada. Kita cek NPHD-nya sudah ditandatangani dan beberapa sudah dicairkan. Itu adalah salah satu indikator kesiapan penyelenggara Pilkada,” jelas Doli usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna dan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, di Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).

Politisi Partai Golkar itu berharap penyelenggaraan Pilkada mendatang harus semakin baik dari sebelum-sebelumnya. Ia pun menegaskan untuk mendapatkan hasil Pemilu yang baik, maka harus dimulai dengan kesiapan penyelenggara Pemilu yang baik pula. Dalam hal ini KPUD Depok diminta untuk lebih baik lagi dalam hal menyelenggarakan Pemilu, mengingat  Pilkada Depok diprediksi akan diisi dua calon incumbent (petahana).

“Dari tiap gelombang Pilkada harusnya ada peningkatan kualitas penyelenggaraan. Kita harapkan hasil Pilkada ini bisa menghasilkan good governance dan pemimpin yang punya visi, konsep yang jelas untuk daerah. Tentu itu semua harus dimulai dengan penyelengara pemilu yang berkualitas juga,” ujar Doli.

Selain itu terkait ASN, legislator dapil Sumatera Utara III ini berpesan untuk menjaga netralitasnya untuk tidak berperan aktif untuk mengkampanyekan kandidat calon, meski ASN punya hak pilih dalam Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu diminta untuk lebih berperan aktif dalam menyikapi isu netralitas ASN. (hs/sf)